MPR Tegaskan Pemilihan Wakil Presiden Harus Sesuai UUD 1945

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menegaskan bahwa seluruh tahapan pemilihan wakil presiden akan dilaksanakan dengan berpedoman pada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penegasan tersebut disampaikan menyusul dinamika terkait berhentinya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden.

Eddy menyatakan MPR akan memastikan setiap tahapan berjalan tertib, transparan, dan sesuai mekanisme konstitusi. Menurutnya, hal tersebut merupakan tanggung jawab kelembagaan yang harus dijalankan secara penuh.

Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga menilai dinamika ketatanegaraan perlu disikapi dengan mengutamakan kepentingan nasional. Terlebih, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kondisi ekonomi global, percepatan pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, hingga krisis iklim.

Ia meyakini proses pemilihan wakil presiden dapat berlangsung lancar apabila seluruh pihak mengedepankan aturan hukum serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Meski demikian, Eddy belum merinci tahapan maupun jadwal pelaksanaan pemilihan wakil presiden. Ia hanya menegaskan MPR akan menjalankan tanggung jawab kelembagaannya sesuai ketentuan konstitusi.

Sumber antaranews

  • Related Posts

    Jabatan Wakil Presiden Kosong, MPR Punya Waktu 60 Hari Pilih Pengganti Gibran

    Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menyatakan jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia mengalami kekosongan mulai Kamis (12/11/2026). Pernyataan tersebut disampaikan setelah MPR menerima surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka…

    Prabowo Terima Pengunduran Diri Gibran sebagai Wapres dengan Berat Hati

    Presiden Prabowo Subianto menyatakan menerima keputusan Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Prabowo mengaku berat hati, tetapi tetap menghormati keputusan yang disampaikan langsung oleh…