Penulis
UNGARAN – Tim Pembina Samsat Kabupaten Semarang terus menggencarkan sosialisasi guna mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memperkuat jaminan keselamatan bagi pengguna jalan. Kegiatan yang dipusatkan di Aula Kecamatan Ungaran Timur pada Rabu (15/4/2026) ini, melibatkan seluruh elemen pemerintahan desa sebagai ujung tombak pelayanan.
Acara tersebut dihadiri oleh narasumber lintas sektoral, di antaranya Sekcam Ungaran Timur, perwakilan Badan Keuangan Utara Daerah (BKUD) Kabupaten Semarang, Kasi PPD Kabupaten Ungaran, KRI Polres Kabupaten Semarang, serta Penanggung Jawab (PJ) Samsat Ungaran. Adapun peserta sosialisasi terdiri dari para Kepala Desa, Lurah, perangkat desa, serta pengelola BUMDes se-Kecamatan Ungaran Timur.
Fokus utama pertemuan ini adalah memaksimalkan penerimaan dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Melalui sinergi ini, BUMDes diharapkan dapat bertransformasi menjadi mitra strategis Samsat untuk mempermudah akses pembayaran pajak di tingkat desa.
PJ Samsat Ungaran Mahendra Dwi Hestrianto dalam paparannya menekankan pentingnya pembayaran SWDKLLJ sebagai bentuk proteksi diri. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
“Masyarakat harus memahami bahwa dana SWDKLLJ yang dibayarkan bersamaan dengan PKB adalah dana gotong royong nasional. Dana tersebut kembali kepada masyarakat dalam bentuk santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas, baik untuk biaya pengobatan, santunan cacat tetap, hingga meninggal dunia,” jelasnya.
Selain aspek perlindungan, sosialisasi ini juga membedah peran vital BUMDes dalam meningkatkan PAD. Dengan keterlibatan BUMDes dalam memfasilitasi pembayaran pajak, masyarakat tidak perlu lagi menempuh jarak jauh ke kantor Samsat pusat. Langkah proaktif ini diyakini efektif menekan angka tunggakan pajak sekaligus meningkatkan kesadaran administrasi kendaraan.
Pihak KRI Polres Semarang juga menambahkan bahwa ketertiban administrasi kendaraan merupakan bagian tak terpisahkan dari keamanan dan ketertiban berlalu lintas. Diharapkan, melalui peran perangkat desa dan pengelola BUMDes, informasi mengenai kemudahan layanan ini dapat tersampaikan secara masif hingga ke tingkat rukun tetangga.
Dengan adanya penguatan koordinasi ini, Kecamatan Ungaran Timur diharapkan dapat menjadi percontohan dalam integrasi layanan pajak berbasis desa yang transparan, akuntabel, dan mengutamakan keselamatan masyarakat.
