Penulis
Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji menyoroti maraknya operasi tangkap tangan (OTT) kepala daerah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menegaskan partai politik memiliki tanggung jawab besar dalam melakukan pendidikan politik serta merekrut kader yang berintegritas, profesional, dan memiliki kapasitas memadai untuk menduduki jabatan publik.
Menurut Sarmuji, partai tidak hanya bertugas mencetak kader untuk memenangkan pemilu atau pilkada, tetapi juga harus terus membina dan mengawasi kader yang telah menjabat sebagai pejabat publik. Pembinaan tersebut dinilai penting agar para pejabat tetap menjalankan tugas sesuai aturan dan menjaga integritas selama memegang amanah masyarakat.
Selain faktor pendidikan politik, Sarmuji menilai mahalnya ongkos politik menjadi persoalan mendasar yang perlu dievaluasi secara serius. Ia menyebut isu tersebut telah lama menjadi perbincangan dan diduga menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya praktik korupsi di daerah.
Karena itu, Golkar mendorong agar pembahasan Undang-Undang Politik, khususnya revisi Undang-Undang Pilkada, turut menelaah persoalan ongkos politik secara menyeluruh. Menurutnya, akar masalah tersebut perlu dicari solusinya bersama agar sistem politik dapat menghasilkan pemimpin daerah yang lebih berintegritas dan terhindar dari praktik korupsi.
Sumber liputan6.com
admin
