Penulis
Jakarta – Maraknya OTT KPK terhadap kepala daerah memicu perhatian serius dari DPR RI. Anggota DPR Fraksi PKB, Muhammad Toha, menyatakan prihatin dengan kejadian tersebut dan mengimbau seluruh kepala daerah untuk menjaga amanah jabatan yang diemban.
“Ini adalah tamparan keras bagi jalannya otonomi daerah. Kami sangat menyayangkan masih adanya kepala daerah yang bermain-main dengan hukum,” kata Toha, Selasa (20/1/2026).
Toha menekankan agar jabatan tidak dijadikan alat memperkaya diri, termasuk melalui fee proyek atau jual beli jabatan. Ia menyoroti kasus dugaan penyimpangan dana CSR di Madiun, yang seharusnya untuk kesejahteraan masyarakat, tetapi justru dikorupsi.
“Keterlibatan kepala daerah dalam suap pengisian jabatan di Pati menunjukkan tantangan serius dalam integritas birokrasi daerah. Praktik jual beli jabatan dan pemotongan fee proyek harus segera diputus rantainya,” ujarnya.
Dalam beberapa hari terakhir, KPK melakukan OTT terhadap sejumlah kepala daerah, termasuk:
- Wali Kota Madiun, Maidi – diduga terlibat fee proyek dan penyimpangan dana CSR.
- Bupati Pati, Sudewo – ditangkap atas dugaan suap dalam proses pengisian jabatan di lingkungan Pemkab Pati.
Toha menegaskan bahwa rekrutmen jabatan melalui suap akan berdampak buruk terhadap profesionalisme birokrasi di daerah. Ia menyerukan agar kepala daerah tetap berintegritas dan fokus pada pelayanan publik.
Dikutip dari RRI.co.id
